Webinar PPIDK Timtengka: Hikmahanto Soroti Dominasi AS dalam Board of Peace
Prof. Hikmahanto Juwana menekankan bahwa piagam Board of Peace harus dirumuskan secara multilateral, bukan hanya oleh AS, dan memperingatkan risiko legitimasi Prabowo jika berkomunikasi langsung dengan PM Israel, sementara Indonesia bergabung karena pertimbangan domestik seperti program MBG dan lapangan pekerjaan.
TimtengkaNews — “Hukum internasional memang kesepakatan dua negara atau lebih, tetapi jangan sampai yang mengatur hanya AS sendirian.” Hal tersebut disampaikan Prof. Hikmahanto Juwana dalam webinar “Board of Peace dalam Kerangka Hukum Internasional” yang digelar PPIDK Timtengka pada Senin (23/02/) melalui Zoom.
Dalam pemaparannya, akademisi Universitas Indonesia tersebut menyoroti proses perumusan piagam Board of Peace yang dinilainya tidak boleh disusun secara sepihak tanpa melibatkan negara lain.
“Hukum internasional memang kesepakatan dua negara, tetapi jangan dong yang menulis piagam (Board of Peace) itu AS sendiri. Mintakan juga persetujuan dari negara-negara lain. Setujukah poin ini, setuju poin itu. Yang ada malah take it or leave it (ambil atau tinggalkan),” tegasnya.
Ia juga mengingatkan adanya implikasi politik apabila Presiden Prabowo menjalin komunikasi langsung dengan Perdana Menteri Israel dalam konteks isu tersebut.
“Legitimasi Pak Prabowo bisa jatuh kalau sampai beliau berbicara dengan PM Israel. Makanya ketika berfoto posisinya berada di pojok, Menlu juga di pojok satunya.”
Selain itu, ia juga mendorong mahasiswa kawasan Timur Tengah dan Afrika untuk menelaah respons publik setempat terhadap kebijakan Presiden Amerika Serikat terkait Board of Peace.
“Di rapat, semua hanya mengelu-elukan Trump. Trump senang nih yang kayak begini. Kalian mahasiswa Timteng, coba cek bagaimana pendapat masyarakat di sana. Cek bagaimana grass root di sana memandang ini,” sarannya.
Menjawab pertanyaan mengenai alasan Indonesia bergabung dalam Board of Peace, ia menilai terdapat sejumlah pertimbangan domestik yang melatarbelakanginya.
“Ini ada kaitannya dengan macam-macam. MBG (Makan Bergizi Gratis) misalkan, belum lagi lapangan pekerjaan. Maka, mereka mikirnya biar saja ikut Board of Peace. Yang penting perang berhenti,” jawabnya.
Di akhir sesi, ia juga menjelaskan alasan sejumlah negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB belum bergabung dalam Board of Peace.
“Inggris dan Prancis sampai sekarang belum mau bergabung Board of Peace karena mereka tidak dapat hak veto. Kalau di PBB yang mana keputusannya adalah dari keputusan negara melalui kepala pemerintahan, di BOP hanya keputusan satu orang kepala pemerintahan, Trump,” tegasnya lagi.
“Saat itu dengan kondisi yang ada, tidak ada pilihan lain selain menerima 20 proposal perdamaian Trump. Negara-negara lain pun bilangnya bagus. Saya pun dulu bilangnya bagus. Tetapi, poin-poin tersebut diubah tiba-tiba oleh Trump. Akhirnya, ketika ada Board of Peace pun sama. Setelah saya melihat siapa yang bekerja di administrasinya, saya rasa ini tidak akan bekerja, pungkasnya”
Reporter: M. Saladin Ghaza
Tentang Penulis
Kontributor
