PPIDK Timtengka Desak Pemerintah RI Keluar dari Board of Peace

Beirut - Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia Kawasan Timur Tengah dan Afrika (PPIDK Timtengka) mengeluarkan pernyataan sikap merespons eskalasi militer yang kian membara di kawasan Timur Tengah. Organisasi diaspora pelajar Indonesia ini mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mencabut keanggotaan dari Board of Peace (BoP) yang dinilai sebagai instrumen imperialisme modern.

Pernyataan ini dirilis menyusul serangan udara masif yang mengakibatkan gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, serta jatuhnya ribuan korban sipil. PPIDK Timtengka menilai situasi ini bukan sekadar konflik regional biasa, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas global akibat pelanggaran hukum internasional yang dilakukan secara terang-terangan oleh aliansi AS-Israel.

BoP: Instrumen Penjajahan Gaya Baru

Poin krusial dalam pernyataan ini adalah tuntutan agar Indonesia keluar dari Board of Peace. PPIDK Timtengka memandang keterlibatan Indonesia dalam forum tersebut justru berisiko menjadi "stempel" legitimasi bagi kepentingan sepihak kekuatan hegemonik global.

"Kami menuntut Pemerintah RI mencabut keanggotaan dari Board of Peace. Forum tersebut sarat akan agenda kapitalisme global dan hegemoni yang dibungkus dengan narasi semu perdamaian. Indonesia harus berani menjaga marwah politik luar negerinya agar tidak terjebak dalam kepentingan struktur asing yang menindas," tegas pernyataan resmi tersebut.

Desak Langkah Konkret Lawan Genosida

Selain mengutuk agresi terhadap kedaulatan Iran, para mahasiswa mendesak komunitas internasional—khususnya PBB dan OKI—untuk menghentikan standar ganda dalam menangani krisis kemanusiaan. Mereka menekankan bahwa de-eskalasi tidak akan pernah tercapai tanpa keberanian kolektif untuk menegakkan hukum humaniter internasional secara adil, termasuk dalam menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina.

Seruan untuk Mahasiswa dan Diaspora

Di tengah ketidakpastian keamanan, PPIDK Timtengka menginstruksikan seluruh mahasiswa Indonesia di kawasan untuk tetap waspada dan memperkuat koordinasi dengan KBRI/KJRI setempat. Mereka juga mengajak para diaspora untuk kritis terhadap arus informasi dan memperkuat literasi geopolitik guna melawan narasi tunggal yang menyesatkan di ruang publik.

Sebagai penutup, PPIDK Timtengka menegaskan bahwa perdamaian yang adil dan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui penghormatan terhadap kedaulatan hukum internasional, dialog yang konstruktif, serta komitmen nyata terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal.

8 Poin Sikap PPIDK Timtengka

Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual diaspora pelajar Indonesia di kawasan Timur Tengah dan Afrika, PPIDK Timtengka menyampaikan delapan poin sikap sebagai berikut:

1. Menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, serta warga sipil yang menjadi korban dalam konflik dan eskalasi serangan Amerika Serikat–Israel terhadap Iran. Setiap hilangnya nyawa merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak dapat dibenarkan oleh kepentingan geopolitik apa pun.
2. Mengecam segala bentuk agresi militer Amerika Serikat–Israel terhadap Republik Islam Iran yang melanggar kedaulatan negara serta prinsip-prinsip hukum internasional. Tindakan tersebut berisiko memperluas konflik, memperdalam krisis kemanusiaan, serta mengancam perdamaian dan keamanan global.
3. Mendesak komunitas internasional, termasuk United Nations dan Organisation of Islamic Cooperation, beserta lembaga-lembaga internasional lainnya, untuk mengambil langkah konkret dalam menghentikan genosida terhadap rakyat Palestina, menegakkan hukum humaniter internasional, serta mendorong proses de-eskalasi guna mencegah perluasan konflik antarnegara di kawasan Timur Tengah.
4. Mendorong Pemerintah Republik Indonesia untuk meninjau secara serius posisi dan keterlibatan dalam forum-forum internasional yang dinilai tidak efektif dalam memperjuangkan perdamaian yang adil. Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah yang lebih aktif, konsisten, dan tegas dalam diplomasi global berbasis keadilan dan kemanusiaan, sejalan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif serta amanat Pembukaan UUD 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
5. Menuntut Pemerintah Republik Indonesia untuk mencabut keanggotaan dari Board of Peace (BoP) yang dinilai berpotensi menjadi instrumen kepentingan sepihak serta memuat agenda kapitalisme dan hegemoni global di kawasan. Keanggotaan Indonesia di BoP dikhawatirkan hanya akan menjadi legitimasi simbolik bagi kepentingan struktur kekuasaan asing. Dalam pandangan PPIDK Timtengka, BoP merupakan bentuk imperialisme modern yang dibalut dalam narasi semu perdamaian.
6. Mengimbau mahasiswa Indonesia di Timur Tengah dan Afrika untuk tetap mengutamakan keselamatan, mengikuti arahan resmi perwakilan Republik Indonesia melalui KBRI dan KJRI serta organisasi pelajar Indonesia di masing-masing negara, menjaga persatuan, dan menghindari ujaran kebencian maupun polarisasi yang berpotensi memperkeruh situasi.
7. Menegaskan bahwa di tengah situasi keamanan global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian, perdamaian sejati hanya dapat terwujud melalui penghormatan terhadap hukum internasional, dialog yang konstruktif, keberanian kolektif untuk menghentikan kekerasan, serta komitmen nyata terhadap nilai-nilai kemanusiaan universal.
8. Mengajak mahasiswa Indonesia di Timur Tengah dan Afrika secara khusus, serta masyarakat Indonesia secara umum, untuk memperkuat tradisi intelektual yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan, memperluas literasi geopolitik dan wawasan kebangsaan, membangun narasi koeksistensi dan perdamaian, serta mengedepankan sikap kritis dalam menyikapi informasi di ruang publik dan media sosial.