Polemik Hijab di Tunisia: Tradisi, Modernisasi, dan Hak Kebebasan Perempuan

Aqilah Firyal Haya
Aqilah Firyal Haya
9 menit baca
Perempuan Tunisia mengenakan safsari' (Hijab Tradisional Tunisia)
Foto: https://www.shutterstock.com/id/editorial/image-editorial/tunisian-women-wearing-traditional-veils-called-%27sefseri%27-7933452f?dd_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Polemik Hijab di Tunisia: Tradisi, Modernisasi, dan Hak Kebebasan Perempuan

Perempuan Tunisia mengenakan safsari' (Hijab Tradisional Tunisia)

Tunisia adalah sebuah negara kecil yang terletak di pesisir Laut Mediterania, tepatnya di bagian paling utara benua Afrika. Bersama dengan Aljazair dan Maroko, ketiga negara tersebut membentuk wilayah yang kita kenal sebagai “Kawasan Maghrib”. Uniknya, meskipun Tunisia terletak di benua Afrika, secara budaya memiliki lebih banyak kesamaan dengan wilayah Timur Tengah dibandingkan Afrika sub-Sahara. Afiliasi agama negara ini adalah mayoritas muslim dengan 98% dari penduduknya beragama Islam. Namun, yang membuatnya menarik adalah beberapa sikap Tunisia yang berbeda dengan negara arab dan negara mayoritas muslim lainnya, khususnya dalam pandangannya terhadap hijab.

Hukum di Tunisia sempat melarang penggunaan hijab di kantor publik, sekolah umum, universitas, bahkan di ruang publik. Mantan presiden pertama Tunisia, Habib Bourguiba, mengeluarkan larangan ini pada tahun 1981 dan dipertahankan oleh penggantinya, Presiden Ben 'Ali sebagai bagian dari gerakan modernisasi sekuler setelah kemerdekaan pada tahun 1950-an. Melalui larangan tersebut, mereka berusaha menunjukkan kepada Barat bahwa Tunisia berkomitmen penuh pada sekularisme dan demokrasi.

Sebenarnya, jika kita menilik kembali sejarah, jauh sebelum hukum pelarangan hijab itu diciptakan, Tahir Haddad, bapak feminisme dan tokoh Islam progresif Tunisia, di bagian akhir bukunya yang berjudul “Imro’atuna fii asy-Syari’ah wa al-Muj’tama”, menuliskan kritik  mengenai pemakaian hijab. Baginya, pakaian hijab menimbulkan banyak masalah bagi perempuan maupun bagi kehidupan sosial. Ia mengatakan bahwa hijab merupakan penghalang antara laki-laki dan perempuan dalam memilih pasangannya jika hendak menikah, dan juga banyak membatasi hak perempuan untuk belajar dan beraktivitas di ruang publik. Hijab juga bisa memunculkan penipuan identitas diri, dan sangat berpotensi bagi berkembangnya praktik seks yang menyimpang, seperti “liwâth” (sodomi), “musâhaqah” (lesbian), dan “al-‘âdah al-sirrîyyah” (masturbasi/onani).

Di bagian lain bukunya, ia mengingatkan tentang ayat al-Qur’an mengenai hijab lebih menekankan anjuran kepada perempuan untuk menjaga etika dan kesopanan. Pandangan al-Haddad dalam hal ini tampak sejalan dengan pandangan al-Tsa’alabi dalam bukunya “Rûh al-Taharrur” dan Nazirah Zainuddin di Mesir dalam bukunya “Al-Sufur wa al-Hijâb”.

Pandangan al-Haddad ini kemudian diterjemahkan ke dalam undang-undang negara oleh presiden pertama Tunisia, Habib Bourguiba. Disamping menciptakan undang-undang mengenai “Majallah Ahwal asy-Syakhsiyah” (Kode Status Pribadi) pada tahun 1956, Bourguiba juga menerbitkan Surat Edaran No. 108, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan pada tanggal 18 September 1981, berisi larangan penggunaan hijab di kantor publik, sekolah umum, dan universitas.

Bagi pemerintah Tunisia, hijab adalah simbol luar dari sentimen anti-sekuler dan kejumudan. Demikian pula bagi banyak orang Barat, hijab adalah simbol luar dari sifat Islam yang menindas dan misoginis. Secara politik, kecaman terhadap hijab mengungkapkan ketegangan antara partai sekuler dominan dan gerakan Islamis, serta penindasan politik yang masih lazim di Tunisia saat itu. Pemerintah Tunisia telah mempolitisasi hijab menjadi tidak hanya simbol Islamis, tetapi juga simbol anti-demokrasi.

Dampak larangan ini berlangsung selama bertahun-tahun,  menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan yang tampak religius. Periode ini menyoroti adanya kesenjangan. Pemerintah berbicara tentang modernisasi dan kebebasan, tetapi perempuan merasakan beban dan pengekangan dari kebijakan ini. Di balik aturan ini, mereka berjuang dengan identitas perempuan muslim dan keyakinan mereka terhadap ajaran Islam.  Hal ini lebih seperti modernisasi dan penerapan ideologi feminisme negara yang dipaksakan.

Perlu diketahui bahwa sebelum kemerdekaan, Bourguiba mendukung hukum keluarga tradisional dan juga penggunaan hijab. Ia menggambarkan hijab sebagai 'pertahanan terakhir identitas nasional yang terancam'. Tepatnya pada malam tanggal 8 Januari 1929, ketika seorang wanita Tunisia bernama Habiba Al-Manchari naik ke podium L'Essor, sebuah asosiasi kebudayaan progresif di Tunisia, ia mengejutkan seluruh ruangan dengan tampil berani tanpa ‘safsari’ (jilbab tradisional Tunisia), memperlihatkan wajahnya secara terbuka di hadapan publik. Dengan rambut pendek modis ala Paris saat itu, ia berbicara dengan penuh semangat tentang kondisi perempuan Tunisia yang merosot, membela gendernya, mengecam hijab, dan mendesak masyarakat Tunisia untuk memberikan hak-hak mereka kepada perempuan muslim dan menolak tradisi usang yang menghambat kemajuan.

Ceramah tersebut memicu reaksi keras dan kontroversi yang meluas. Sejumlah pembicara naik ke podium, baik untuk memujinya (seperti yang dilakukan oleh kaum sosialis Tunisia dan Perancis), maupun untuk menyanggahnya (seperti yang dilakukan oleh kaum Zaituni dan Konstitusionalis). Bourguiba, yang baru kembali dari Paris setelah menyelesaikan studinya di bidang hukum, menjadi salah satu tokoh yang paling keras menyerang seruan untuk membuka jilbab dan ide-ide yang disampaikan Habiba Menchari.

Ia menyatakan langsung dalam pidatonya malam itu: “Jangan lupa bahwa hijab memasuki tradisi kita berabad-abad yang lalu dan telah menjadi bagian integral dari subjektivitas kita dan merupakan aspek yang membedakannya dari subjektivitas lainnya berfluktuasi”. Bourguiba melanjutkan, “Keadaan ini memaksa warga Tunisia untuk berpegang teguh pada semua manifestasi identitas mereka, bahkan dalam pakaian.” Bagi Bourguiba muda saat itu, menanggalkan hijab demi budaya Barat dinilai sebagai bentuk menyerah pada asimilasi penjajah Prancis.

Namun, sejarah mencatat sebuah ironi yang luar biasa. Hampir tiga dekade kemudian, setelah Tunisia berhasil merebut kemerdekaannya pada tahun 1956, Bourguiba yang telah menjadi Presiden pertama Tunisia justru berbalik arah secara radikal. Ia memberlakukan Code du Statut Personnel (Majallah Ahwal asy-Syakhsiyah) yang melarang poligami, melegalkan perceraian, dan mengecam penggunaan cadar; sebuah langkah hukum yang pada dasarnya mewujudkan persis apa yang diteriakkan oleh Habiba Menchari di podium L'Essor malam itu.

Tepatnya di tahun 1981, Bourguiba melarang penggunaan hijab dan berulang kali menyebutnya sebagai 'kain lap kotor'. Bahkan bourguiba membuka ‘safsari’ yang tengah dipakai oleh seorang wanita di depan umum. Larangan ini berlanjut hingga kepemimpinan Ben Ali dan baru dihapuskan pada tahun 2011 setelah revolusi Arab Spring.

Pada kenyataannya, larangan tersebut tidak hanya berlaku di administrasi, sekolah, dan universitas, tetapi juga di ruang publik. Para petugas kepolisian bahkan berani melepas paksa hijab yang dipakai seorang perempuan di tengah jalan. Banyak warga Tunisia mengecam hukum tersebut sebagai ‘serangan terhadap kehidupan pribadi perempuan’ yang bertentangan dengan konstitusi, dengan upaya mencegah orang berpakaian sesuai keinginan mereka.

Ketua Persatuan Ulama Islam Internasional, Dr. Yusuf Qardhawi, mengecam tindakan represif yang dilakukan pemerintah Tunisia tersebut, seperti yang dilansir eramuslim.com.

Dalam khutbah Jum’at yang disampaikannya di masjid Umar bin Khattab di Dhoha, Qatar, beliau mengatakan, “Sesungguhnya perang yang dilancarkan oleh pemerintah Tunisia bukan perang melawan jilbab tapi perang melawan Allah dan Rasul-Nya…”. Dr. Qardhawi mengaku sangat heran dan aneh dengan anggapan pemerintah Tunisia bahwa memakai jilbab adalah perilaku kriminal yang harus ditindak oleh hukum.

“Mereka (para penguasa) itu tidak mengizinkan murid-murid perempuan dan mahasiswinya memakai jilbab di sekolah dan di kampus. Bahkan para pegawai perempuanpun tidak diizinkan memakai jilbab di tempat kerja. Wanita berjilbab bahkan tidak boleh dirawat di rumah sakit dan bahkan ibu-ibu yang hamil tidak boleh melahirkan anak di rumah sakit negara karena berjilbab,” lanjutnya gusar.

Dr. Qardhawi menilai apa yang dilakukan pemerintah Tunisia terhadap pemakai jilbab bertolakbelakang dengan prinsip kebebasan dalam undang-undang internasional. Pakaian termasuk kebebasan individu, dan kebebasan beragama yang diatur dalam poin prasasti internasional, yang mengandung pembelaan terhadap hak asasi manusia.

Di Tunisia saat ini, opini tentang hijab sangat kompleks. Kontroversi mengenai hijab dan budaya Tunisia melambangkan perdebatan antara kebebasan dan norma-norma sosial. Perpaduan antara sekularisme progresif dan tradisi Islam tradisional menciptakan lingkungan sosial dan melahirkan para pemikir progresif dengan pandangannya yang unik. Diantaranya adalah Olfa Yusuf.

Ia berpendapat bahwa hijab bukanlah suatu kewajiban karena tidak adanya nash yang jelas di dalam al-Qur’an mengenai kewajiban berhijab. Dalam bukunya yang berjudul “Wallahu A’lam”, ia menulis satu bab khusus yang membahas tentang hijab. Menariknya ,dalam buku tersebut, ia menyuguhkan sebuah diskusi seputar isu-isu kontroversial berkaitan dengan hukum Islam dalam bentuk dialog dari dua tokoh simbolik konservatif-progresif yang memiliki interpretasinya sendiri terhadap syari’at.

Dalam bab hijab tersebut, ia memaparkan tentang istilah "hijab" yang menurutnya hanya muncul dua kali dalam Al-Qur'an, dengan makna yang berbeda dari pengertian populer saat ini yang sering diasosiasikan dengan penutup kepala atau pakaian wanita. Ia menunjukkan bahwa penggunaan kata "hijab" dalam Al-Qur'an lebih berkaitan dengan konsep pemisahan fisik (tabir penghalang untuk para istri Rasul) atau metaforis, bukan sebuah aturan pakaian yang khusus.

Ia berpendapat bahwa banyak perintah dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan pakaian dan interaksi gender memiliki konteks historis tertentu, terutama terkait dengan kebiasaan sosial dan budaya masyarakat Arab pada masa itu. Ayat-ayat yang menyerukan wanita untuk "menutupkan kain penutup dada mereka" dan "tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak darinya" tidak secara spesifik menyebutkan apa itu 'perhiasan yang tampak'.

Dialog tersebut mengkritik pendekatan ulama konservatif yang cenderung mengobjektifikasi wanita melalui aturan-aturan ketat mengenai pakaian dan aurat. Ia juga mendiskusikan konsep zina mata dan menundukkan pandangan, permasalahan yang sering ditafsirkan secara literal oleh ulama konservatif. Menurutnya, perintah ini memiliki dimensi yang lebih luas, termasuk menghormati privasi orang lain, menghindari perilaku menghakimi, dan menjaga diri dari perasaan iri terhadap apa yang dimiliki orang lain, bukan hanya terbatas dalam konteks seksual saja seperti yang ditafsirkan oleh para ulama hingga saat ini.

Meskipun penulis tidak memberikan hasil dan jawaban final dari diskusi yang dipaparkan, buku tersebut mengajak pembaca untuk merenungkan dan menafsirkan kembali ajaran-ajaran Islam dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan modern. Melalui dialog yang disajikan, ia menekankan pentingnya memahami teks agama dengan mempertimbangkan konteks sosio-historisnya, serta menghindari interpretasi kaku yang menghambat perkembangan pemikiran. Ia mendorong umat Islam untuk lebih terbuka dalam menafsirkan ajaran agama agar tetap relevan tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental Islam.

Polemik hijab di Tunisia mencerminkan benturan antara tradisi Islam, sekularisme, dan modernisasi dalam konteks yang kompleks. Isu ini menempatkan identitas budaya, politik, dan hak asasi manusia sebagai aspek yang berkaitan erat, alih-alih hanya berkutat dalam stagnasi perdebatan ruang lingkup fiqih klasik saja. Sebagai negara mayoritas Muslim dengan sejarah panjang modernisasi, Tunisia menjadi panggung diskusi tentang bagaimana dan sejauh mana Islam dapat hidup berdampingan dengan nilai-nilai sekuler negara.

Melalui analisis historis dan kontekstual, berbagai tokoh progresif di Tunisia memberikan pandangan baru yang menantang interpretasi tradisional terhadap hijab dan hukum Islam. Mereka menyoroti pentingnya memahami ajaran agama secara kontekstual dan dinamis serta mengajak pembaca melihat hijab bukan hanya sekadar simbol religius, tetapi juga sebagai representasi dari kebebasan individu dan pilihan pribadi seseorang.

Pada akhirnya, dinamika ini memperlihatkan bahwa selalu ada jalan tengah dari setiap permasalahan yang bertentangan, sebuah titik temu tempat dua gagasan yang berseberangan dapat berjalan beriringan. Tantangan terbesar kita hari ini adalah merumuskan di mana batas titik tersebut berada. Sebuah upaya untuk menakar pembaruan tanpa harus kehilangan integritas iman. Sebab pada hakikatnya, ruang titik temu apa pun yang kita rumuskan haruslah menjadi ruang yang mampu menjamin kebebasan hakiki bagi setiap individu, khususnya bagi perempuan sebagai entitas merdeka yang berdaulat penuh atas dirinya dan pilihannya, termasuk apapun yang dikenakannya.

DokumenPDF

Polemik Hijab di Tunisia: Tradisi, Modernisasi, dan Hak Kebebasan Perempuan

Ukuran file: 451.5 KB

Tentang Penulis

Aqilah Firyal Haya
Aqilah Firyal Haya

Kontributor

Penulis di PPIDK Timtengka

Artikel Terkait

"Ilustrasi Gambar Inkompetensi Dalam Profesionalisme dan Ketidakcakapan Manajerial: Tantangan Serius Bagi Kinerja Organisasi, sumber : pinterest"
Opini

Inkompetensi Dalam Profesionalisme dan Ketidakcakapan Manajerial: Tantangan Serius Bagi Kinerja Organisasi

Inkompetensi dalam profesionalisme dan ketidakcakapan manajerial merupakan permasalahan fundamental yang sering kali menjadi penyebab menurunnya kinerja organisasi, baik di sektor publik maupun swasta. Ketidakmampuan individu dalam menjalankan tugas sesuai standar keahlian, serta lemahnya kapasitas manajerial dalam mengelola sumber daya, dapat menciptakan disfungsi organisasi yang berdampak sistematik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisi konsep inkompetensi, faktor penyebabnya, manifestasinya dalam profesionalisme dan manajemen, serta dampaknya terhadap organisasi. Selain itu, artikel ini juga membahas strategi pencegahan dan perbaikan sebagai upaya membangun tata kelola organisasi yang efektif dan berkelanjutan. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadu bahan refleksi akademik sekaligus rujukan praktis bagi pimpinan dan pengelola organisasi dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan, profesinalisme, serta akuntabilitas manajerial. Lebih jauh, artikel ini menegaskan pentingnya pendekatan berbasis kompetensi dan integritas sebagai fondasi utama dalam mencegah terjadinya ketidakcakapan manajerial yang berulang dan merugikan organisasi, serta mendorong terciptanya budaya organisasi yang adaptif, transpran, dan berorientasi pada peningkatan kinerja jangka panjang. Dengan demikian, kajian ini berkontribusi dalam memperkaya wacana akademik mengenai manajemen dan kepemimpinan , sekaligus memberikan landasan konseptual bagi perumusan kebijakan organisasi yang lebih professional dan akuntabel.

Muhammad Fathan Ravandi
Tehran
Opini

14 Hari Tanpa Arah: Tehran di Persimpangan Jalan

Kisah ini membawa kita ke gang-gang sempit di Tehran, di mana aroma roti sangat segar biasanya mendominasi, namun selama dua minggu itu, udara berubah menjadi campuran aroma ban terbakar dan kecemasan yang pekat.

Ahmad Hukam Mujtaba